Bengkulutoday.com - Tim panitia khusus (Pansus) pajak penerangan lampu jalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja terkait teknis penerimaan pajak penerangan lampu jalan di Pemkot Bengkulu, Jumat (23/3/2018) siang.
Rombongan Tim Pansus diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Keuangan dan SDM serta beberapa Kepala OPD di ruang Wakil Walikota, Bentiring.
Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Demokrat Santoso menjelaskan, Provinsi DKI Jakarta memiliki otonom khusus di tingkat kota, seluruh kota- kota administratif di bawah garis koordinasi Provinsi.
"Kunjungan kita merupakan usulan dari eksekutif untuk mencari daerah kota/kabupaten yang mampu menetapkan cluster dalam meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak penerangan lampu jalan," ujar Santoso.
Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta, sambungnya, dibebankan 3%, tidak ada cluster antara rumah tangga dan industri. "Kita ingin lihat, kalau daerah Kota Bengkulu saja mampu, kita akan naikkan pajak tersebut," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Hadianto menyampaikan, selaku leading sektor penerimaan pajak penerangan lampu jalan, ketentuan tersebut sudah diatur berdasarkan Perda No 8 Tahun 2012.
"Pungutan pajak penerangan jalan sebesar 10 Persen kepada rumah tangga dan industri sebesar 3 persen," kata Hadianto.
Ditambahkannya, Penerimaan Pajak penerangan lampu jalan merupakan primadona unggulan Kota Bengkulu, selain pajak Hotel dan Restoran.
"APBD Tahun 2017 Pajak penerangan lampu jalan mampu menghasilkan Rp. 29 milliar," ungkapnya.
Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Bardin menambahkan, mengenai pelaksanaan di lapangan mulai tahun anggaran 2017 lampu-lampu kota diubah menggunakan Lampu LED sama dengan Kota Jakarta Barat.
"Lampu LED digunakan untuk efisiensi dan penghematan agar pendapatan pajak meningkat," sampainya.
Pemerintah Kota Bengkulu, lanjut Bardin, sudah berkerjasama dengan Telkom untuk menggunakan Smart System yang dapat memantau kerusakan dan menghemat lampu dalam satu ruang kontrol.
"Ke depan kita bisa upayakan kejar Rp. 50 milliar pendapatan pajaknya," kata Bardin.
Tampak hadir dalam pertemuan ini, Staf Ahli bidang Hukum dan Politik, Kepala Dinas BPKAD, Kabag Hukum, Kabag Umum, 9 orang TIM Pansus Pajak Penerangan Lampu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Santoso, Taufik Wiryawan dari Fraksi Gerindra, James Ari dari Hanura, Darussalam dari Fraksi PKB, Agusman Helmi dari Fraksi PPP, dan Beberapa Staf ASN DPRD DKI Jakarta.
[rilis/Media Center Kominfo Kota Bengkulu]
