JPKP : Keberlanjutan Pembangunan di Papua Perlu Dukungan Warga Lokal

Arif Takari Wibowo Pengamat Ekonomi

Jakarta - Keberhasilan pembangunan di tanah Papua dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai dari jalan, jembatan, insfrastruktur listrik, bandara harus tetap dilanjutkan. Tidak hanya lima tahun kedepan akan tetapi dua hingga tiga puluhan mendatang. 

Demikian disampaikan Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Bonny Mandolang dalam webinar nasional secara daring dengan tema ‘ Dukung Keberlanjutan Pembangunan di Papua’ pada Rabu (27/1/2021).

Bonny Mandolang atau BAMP biasa disapa menyatakan bahwa pembangunan Infrastruktur tidak hanya dari Sorong ke Merauke, tapi juga memperhatikan tempat lain seperti, Pulau Biak, Kepulauan Yapen, Mamberamo, tidak hanya antar kota/kabupaten tapi juga antar kampung. 

“Oleh sebab itu diperlukan pelibatan warga lokal (orang di kampung) dalam pembangunan,” ujar BAMP.

BAMP menguraikan setidaknya terdapat tiga poin keberlanjutan pembangunan di Papua yakni pertama infrastrukrur yang sudah dijalankan kemudian kedua pembangunan di bidang Pangan. Sehingga kejadian busung lapar di Kabupaten Asmat pada 2018 tidak terulang dengan membangun gudang pangan di beberapa tempat. Kemudian ketiga bidang telekomunikasi. Karena jaringan Internet belum bisa di rasakan semua masyarakat  di Tanah Papua. Pelosok desa dan ibukota kabupaten masih minim merasakan penggunaan jaringan Internet.
Keberlanjutan pembangunan tersebut tambah BAMP, melalui otonomi khusus yang saat ini tengah digodok di DPR melalui RUU perubahan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 

“Tujuan dari otsus itu tidak lain adalah dalam rangka percepatan peningkatakan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua yakni untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bahkan kami setuju sekali adanya pemekaran lagi Provinsi,” tegasnya.

Senada pengamat ekonomi, Arif Takari Wibowo menilai dengan karakter masyarakat Papua yang nomaden, suka bertengkar perlu melibatkan pihak lain agar dapat menjalankan pembangunan. Maksudnya adalah pendorong sebagai pihak penengah. 

“Dalam hal ini, faktor pihak swasta untuk membanguna Papua adalah harapan besar kami, karena yakin pihak swasta yang bagian dari NKRI adalah sama menginginkan tanah Papua maju dan sejahtera,” tandasnya.