Huru-hara KBM Daring, Desak Mundur Atau Evaluasi

Ilustrasi

Bengkulutoday.com - Desakan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sistem daring terus digaungkan masyarakat, menyusul banyaknya keluhan wali murid dan siswa yang memiliki keterbatasan alat komunikasi daring. Apalagi kondisi pasca pandemi ini sistem ekonomi jauh merosot yang berakibat pada kesenjangan sosial bagi kalangan bawah.

Ditambah lagi mundurnya PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud terus menuai reaksi yang berujung kritik kepada Mendikbud Nadiem Makarim.

Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PAN mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera mundur dari jabatannya karena minimnya inovasi pemerataan pendidikan uang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. 

Menyusul, Koordinator Wilyah Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Korwil FOKAL IMM) Provinsi Bengkulu, Rahiman Dani secara tegas meminta agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi jabatan Nadiem dari Kemendikbud.

Namun kemudian dijabarkan Ketua Yayasan Al Fida, Dani Hamdani, kebijakan mengevaluasi sistem belajar di masa pandemi ini adalah kewenangan dari Gugus Tugas Covid-19.

Kesehatan dan keselamatan anak jauh lebih penting dari pada mengedapankan ego. Namun mempertimbangkan kebijakan belajar yang bisa dienyam oleh seluruh kalangan juga tak kalah penting. 

Dani memaparkan, pemerintah sudah menetapkan peta sebaran Covid-19 di mana pada zona kuning dan hijau, dalam waktu dekat, siswa sudah diperbolehkan untuk belajar tatap muka. 

"Pengambil kebijakan tentunya ingin generasi penerus selamat. Walaupun memang KBM daring sangatlah tidak efektif namun tentunya pemerintah harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan belajar. Dan ini dalam waktu dekat akan ada evaluasi dari pemerintah pusat," paparnya. 

Turut disampaikan pemerhati sosial, Bagus Yuarto mengatakan Kebijakan Nadiem sebagai Mendikbud tidak memikirkan kualitas pendidikan dan kemampuan secara ekonomi serta tingkat pendidikan orang tua siswa. Kebijakan ini hanya menguntungkan bagi para pebisnis daring, operator kuota dan semua yang berhubungan dengan keuntungan bisnis. 

"Sebelum gembar-gembor wabah saja, banyak orang tua murid yang harus keluar sebelum azan subuh dan pulang setelah azan maghrib demi membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak mereka, agar bisa hidup lebih baik. Dan, bagaimana dalam situasi seperti sekarang ini?," tanyanya.

Bagus mengungkap, membaca status-status facebook kaum ibu yang tidak bisa fokus antara kewajiban mengurus rumah tangga dan mendampingi anak dalam belajar, membuat kita berfikir, memang sekolah dan guru sangatlah penting. Karena masing-masing memiliki peran pada bidangnya. 

"Orang tua mendidik dan mempersiapkan moral, sosial dan agama, sedangkan guru pada peningkatan pendidikan di bidang lain, sains misalnya. Dan itu tidak cukup dengan belajar melalui android di tangan," kata Bagus. 

"Sayangnya, yang kehidupannya lebih beruntung secara finansial dan taraf pendidikan, malah ikut mencemooh curahan hati kaum marjinal. Bagi mereka membeli android, kuota dan mendampingi belajar anak tidaklah masalah. Apakah mereka tidak menyadari, sebagian besar penduduk Indonesia belum seberuntung mereka? Semoga mereka memiliki nilai sosial yang berkeadilan," pungkasnya.

Pewarta : Bisri Mustofa