Bengkulutoday.com - Gubernur H. Rohidin Mersyah didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu (DJPB) Syarwan S.E M.M menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023.
DIPA diterima langsung oleh Kakanwil Kemenag H. Muhammad Abdu S.Pd.I M.M bersamaan dengan seluruh Satker instansi Vertikal dan Forkominda di Balai Raya Semarak Provinsi Bengkulu, Senin (5/12/2022).
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu (DJPB) Syarwan S.E M.M mengungkapkan, dalam DIPA pada tahun 2023 ini arah kebijakan belanja Negara memprioritaskan belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
‘’Tentu skala prioritas tetap meningkatkan perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah, serta mendukung reformasi birokrasi penyederhanaan regulasi dan persiapan pemilu,’’ katanya.
Dikesempatan yang sama, Kakanwil H. Muhammad Abdu S.Pd.I M.M menyatakan siap mensinergikan program sesuai untuk kebutuhan umat.
‘’Karena memang DIPA ini diamanatkan ini harus dirasakan oleh masyarakat,” kata Kakanwil.
Kakanwil yang ditegaskan Subkor Keuangan dan BMN Fahrizal S.Sos M.Si meminta seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing Satuan kerja segera mempersiapkan program, dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada.
‘’Telaah dan mengidentifikasi pekerjaan, dan tentu sesuaikan program strategis dan 7 program prioritas Kemenag,’’ pinta Kakanwil yang diamini Fahrizal.
Program ini sejalan, untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, serta Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024.
“Karenanya ini harus kita dukung, kita kawal agar visi dan misi ini terlaksana dengan baik,’’ tegasnya.
Dikesempatan lain, Fahrizal juga mengingatkan kepada seluruh Satker untuk segera melengkapi menyelesaikan laporan pertanggung jawaban untuk tahun 2022.
‘’Ini penting agar kedepan pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien. Tentu ini semua untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, akuntabel,’’ demikian Kakanwil. (ADV)
