Jakarta, Bengkulutoday.com - Setelah melalui rangkaian pelantikan yang cukup panjang. Kamis (20/2/2025), Wali kota Bengkulu dan Wakil Wali kota Bengkulu terpilih, Dedy Wahyudi dan Ronny PL Tobing akhirnya resmi dilantik.
Keduanya dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto bersama seluruh Kepala Daerah terpilih lainnya.
Prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat dan penuh harapan bagi masa depan Kota Bengkulu yang lebih baik.
Dedy - Ronny tampak begitu bahagia. Seluruh keluarga yang hadir pun sangat terharu dan bahagia melihat Dedy - Ronny kini telah resmi menjadi Wali kota Bengkulu dan Wakil Wali kota Bengkulu periode 2025-2030.
Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru yang akan memimpin Kota Bengkulu dalam lima tahun ke depan. Dengan berbekal visi dan misi yang berfokus menjadikan Kota Bengkulu Semakin Maju, Bahagia, Religius, dan Berkelanjutan.
Wali kota dan Wakil Wali kota yang baru siap menghadapi tantangan serta mewujudkan aspirasi warga Kota Bengkulu. Dan ini selaras dengan berbagai program dari Pemerintah Pusat.
Pada era Dedy - Ronny akan terus melanjutkan program pro rakyat di era Wali kota periode 2018-2023 Helmi Hasan dan juga menghadirkan 15 program baru demi menghadirkan kebahagiaan di tengah masyarakat.
Dalam arahannya presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh kepala daerah harus mengabdi dan memenuhi amanah yang telah diberikan dari masyarakat.
"Saya ingin mengucapkan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing, ini adalah moment bersejarah" Ungkap Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, ia juga menitipkan pesan kepada Kepala Daerah yang dilantik agar kepala daerah tetap Memegang teguh persatuan dan kesatuan.
Berdasarkan data Istana Kepresidenan, jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
Sedangkan yang tidak dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025, terdiri dari 40 provinsi (Tahap Sidang Mahkamah Konstitusi), 22 provinsi dan kab/kota di wilayah Aceh, 2 Kab/Kota (Kab Bangka dan Kota Pangkal Pinang yang melaksanakan Pilkada Ulang karena kotak kosong menang). (**)
