Seluma, Bengkulutoday.com - Banyaknya keluhan masyarakat desa di Kabupaten Seluma atas realisasi Dana Desa (DD), Wakil Ketua II DPRD Seluma Okti Fitriani mewanti-wanti kinerja Inspektorat Kabupaten Seluma.
Menurut Okti, Inspektorat memiliki peran penting menjawab keluhan masyarakat tersebut. "Realisasi Dana Desa banyak mendapat keluhan, keluhan itu disampaikan ke DPRD, oleh karena itu, OPD yang membawahi desa memiliki peran penting menjawab keluhan itu," kata Okti, Selasa (26/3/2019).
Diantara keluhan itu, Okti menyampaikan antara lain terkait tidak sesuainya hasil bangunan yang telah dianggarkan melalui DD dengan RAB yang ditetapkan. Hal itulah yang menyebabkan adanya dugaan penyimpangan.
Okti berharap Inspektorat melakukan audit sedini mungkin. Hal itu untuk menghindari temuan hingga ke ranah hukum pasca tenggat waktu audit.
Sebelumnya dari hasil hearing di DPRD Seluma bersama Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma, ada 11 desa yang akan diaudit khusus terkait realisasi Dana Desa. Sebab, diduga ada pekerjaan fisik yang fiktif, ada juga yang belum rampung dan dugaan mark up.
Diantara 11 desa dimaksud yakni Desa Suban dan Kayu Elang di Kecamatan Semidang Alas, Desa Talang Beringin, Talang Rami, Lubuk Resam dan Sekalak di Kecamatan Seluma Utara, Desa Tanjung Seluai dan Pandang Genting di Kecamatan Seluma Selatan, terakhir Desa Tebat Sibun, Lubuk lagan, Petai Kayu di Kecamatan Talo Kecil.
Anggota Komisi II DPRD Seluma Muharam juga menegaskan agar segera dilakukan pengauditan menindaklanjuti aduan dari masyarakat.
Pengauditan ini akan dilakukan terhadap sejumlah desa yang disoroti sudah mengalihfungsikan dana desa tersebut.
"Minta usut kembali, berapa dana yang dikucurkan, lalu penggunaan dana tersebut, selain itu ada tidak bentuk fisik dari pembangunannya," ujar Muharram. [Nv]
