Kepahiang, Bengkulutoday.com - Rapat Paripurna masa sidang ketiga tahun 2019 tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2020 diselengarakan DPRD Kepahiang Senin (21/10/19). Rapat dipimpin Ketua DPRD Windra Purnawan, SP dihadiri 21 anggota dewan, Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattulah Sjahid, MM IPU unsur Forkompimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Perlu diketahui bahwa penetapan Kebijakan Rancangan APBD Kabupaten Kepahiang 2020 bertumpu pada empat bagian penting, terhadap pelaksanaan belanja tidak langsung dan belanja langsung, pembiayaan daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kesempatan tersebut 4 Fraksi di DPRD yang terdiri dari Fraksi NasDem, Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia, Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat Hati Nurani memberikan pandangan fraksi mereka terhadap R-APBD TA 2020 dan keempat fraksi tersebut menyetujui untuk dibahas lebih lanjut meski memberikan sejumlah catatan.
"Fraksi NasDem memberikan apresiasi pada Bupati Kepahiang yang telah menyampaikan nota keuangan R-APBD tepat waktu, meski dalam nota tersebut terjadi defisit Rp 87 Miliar perlu kerja keras melaksanakan pembahasan menyeluruh untuk mengetahui penyebab defisit," jelas perwakilan Fraksi NasDem Maryatun.
Lain lagi Ketua Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia Hendri yang menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang perlu melakukan peningkatan PAD, percepatan pembangunan yang sudah dianggarkan pada APBD TA 2019. Catatan penting berupa penjelasan mengenai Dana Insentif Daerah (DID), hal ini berkaitan dengan realisasi anggaran yang nantinya diharapkan diarahkan pada pembangunan daerah.
Perwakilan Fraksi PKB Dwi Pratiwi menyampaikan pemandangan umum mengapresiasi atas kinerja pemerintah dalam penyusunan Raperda TA 2020 dengan memberikan catatan penting. Pertama, pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi dari masyarakat kiranya dapat termua semua dalam R-APBD 2020, seperti pembangunan dari hulu hingga ke hilir Kabupaten Kepahiang, pengawasan pusat wisata taman Santoso dengan melengkapi lampu penerangan.
Samahalnya disampaikan perwakilan Fraksi Demokrat Hati Nurani Nanto Usni, dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ia berharap Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan pendapata asli daerah melalui peraturan tersebut. Serta meminta organisasi perangkat daerah berperan aktif dalam mengikuti rapat pembahasan rancangan APBD TA 2020.
(My)
