Bengkulutoday.com - Badan Pusat Statistik Pusat (BPSP) merilis Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) pertanggal 22 Oktober 2019. Hal ini berdasarkan kebijakan otonomi daerah (Otoda) yang diundangkan pada Tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola
keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.
Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU
No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) di samping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.
Provinsi Bengkulu sendiri masuk ke dalam IKK terendah ke 11 setelah Riau dengan nilai pembangunan 94,74 IKK.
IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga pembangunan di daerah tersebut.
Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.
Atas hal ini, pembangunan infrastruktur di Bengkulu masih pada tahan awal dalam membuka koneksi dan percepatan pembangunan daerah.
Melihat IKK di Provinsi Bengkulu sendiri, Kabupaten Mukomuko menjadi daerah paling mahal pembangunannya yakni dengan angka IKK 98,30 disusul Kabupaten Kaur dengan angka 97,46. Pembangunan terendah yakni di daerah Bengkulu Selatan dengan angka pembangunan 91,79.
Data tersebut harus menjadi dasar pemerataan pembangunan agar gencar dilakukan kepala daerah melihat sisa masa jabatannya yang habis pada 2020 nanti. (bisri)
*bps
