Bengkulutoday.com - Pelayanan bidang komunikasi atau komunikasi publik merupakan jenis pelayanan yang tak terlihat namun bisa diukur. Hal itu dinyatakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo saat menanggapi hasil penelitian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks IKP) yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo.
“Pelayanan komunikasi itu untouchable but measurable, susah dipegang tapi dapat diukur. Jadi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan implementasi dari kebijakan komunikasi pemerintah yang selama ini ditanya apa parameter untuk menilai kinerja pelayanan komunikasi di kementerian, lembaga, dan di daerah," tutur Dirjen Widodo dalam Seminar Hasil Penelitian “Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik” di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Dirjen Widodo mengapresiasi hasil pengukuran indeks sebagai inisiatif yang sangat maju dan pertama kali dilakukan. Bahkan, ia menyatakan hal itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan komunikasi publik pemerintah agar bisa lebih baik. “Ini bagian dari upaya kesana. Ini menjadi awalan dan tiap tahun akan kita revisi hal-hal mana yang harus kita tambahkan,” katanya.
Melalui Indeks IKP, Dirjen Widodo mengharapkan akan ada feedback yang lebih baik sehingga jika ada kajian lagi maka indeks lebih mempunyai validitas dan reabilitas. Menurutnya, Ditjen IKP akan membahas indeks tersebut dalam acara Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
“Di Bakohumas kita ada pertemuan tematik yang membahas isu-isu di tiap kementerian termasuk nanti akan kita masukan untuk membahas soal ini. Kita sinergikan. Komunikasi itu kerja sistem dan stakeholder kita banyak sekali,” katanya.
Kepala Pusat Litbang Aptika dan IKP Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Sunarno mengatakan studi indeks tersebut merupakan studi jangka panjang atau long term study yang diketuai Profesor Riset Ibu Gati Gayatri. Penyusunannya melibatkan para peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
“Hasil studi yang dipaparkan dalam seminar ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi kementerian maupun lembaga non kementerian dalam menyusun kinerja serta program atau kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik tingkat pusat maupun daerah,” kata Sunarno.
Indeks IKP disusun dengan melibatkan sekira 47 unit pelayanan bidang informasi dan komunikasi publik di tingkat kementerian dan lembaga non kementerian di pusat, 30 dinas komunikasi dan informatika tingkat provinsi, serta 1584 responden yang telah terpilih secara acak proporsional.
sumber: kominfo.go.id
