Oleh karenanya sangat setuju diera pemerintahan Joko Widodo persoalan radikalisme menjadi perhatian karena eksalasinya semakin tinggi.
Berdasarkan penelitian Alvara Research Center tahun 2017 disebutkan ada sekitar 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak setuju Pancasila sebagai ideologi NKRI, kemudian sekitar 18,01 persen pegawai swasta juga menyatakan yang sama tidak setuju Pancasila sebagai ideologi negara serta 9,1 persen pegawai BUMN.
"Artinya anti Pancasila sudah merasuk bukan hanya didalam masyarakat tetapi sudah masuk didalam tubuh aparatur negara baik ASN maupun pegawai BUMN dan ini sudah bukan lagi rahasia umum," kata Marzuki dalam diskusi khusus dengan tema 'Menangkal Radikalisme, Menuju Indonesia Maju' di Kota Cirebon, Kamis (12/12/2019).
Berikutnya kata Marzuki sekitar 22,2 persen ASN mengaku setuju dengan konsep khilafah di Indonesia. Kemudian sekitar 39 persen berdasarkan hasil penelitian BNPT di 19 Provinsi disebutkan mahasiswa terpapar dengan paham radikal. Dan sekitar 11 juta orang warga Indonesia berdasarkan penelitian Wahid Foundation bersedia melakukan tindakan radikal. Dan 0,4 persen penduduk pernah bertindak radikal.
Dengan fakta fakta tersebut Marzuki berpesan kepada generasi milenail terutama mahasiswa agar belajar agama secara sungguh-sungguh mendalam tidak setengah setengah.
"Karena ketika belajar mendalam dan sungguh sungguh maka akan menemukan kebenaran secara haqiqi yang menghargai perbedaan. Serta belajar pada orang yang tepat seperti guru, dai, ustaz yang memiliki pehamanan ke Islaman dan ke Indonsiaan," tegasnya.
Masih menurut Sekretaris Lapeksdam PBNU ini mendorong pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin memberantas radikalisme sampai akar-akarnya karena jelas ancaman bagi keberlangsungan NKRI.
Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Merdeka bahwa berdasarkan pengalaman selama melakukan riset terhadap salah satu terpidana teroris bahwa kuatnya pemahaman radikalisme telah mengakar menjadi bagaian hidup. Oleh karenanya dia sependapat dibawah pemerintahan Joko Widodo fokus pada persoalan radikalisme sampai tuntas. (Adr)
