Ketika saya ditanya bagaimana dinamika politik lokal dalam Pilkada 2020 di Bengkulu ditengah pandemi Covid-19? Maka saya jawab tetap menggeliat dan riuh, ups.. tapi jangan GeEr dulu, keriuhan itu baru sebatas level elit dan sporter aja. Sejatinya, masyarakat grassroot tidak begitu peduli dengan bisik-bisik politik Pilkada. Rakyat justru lebih fokus memikirkan bagaimana wabah ini segera berakhir sehingga aktivitas kehidupan kembali normal. Dalam konteks mikro politik, rakyat ingin agar pemerintah lebih serius mengurangi dampak wabah ini secara riil, bukan hanya show kepentingan dengan mempolitisi bantuan sosial.
Untuk melihat bagaimana dinamika politik lokal menjelang Pilkada, setidaknya saya menangkap beberapa fenomena. Pertama, masih dominannya pengaruh para local strongman dalam menentukan percaturan politik di daerah. Dengan kemampuan resource yang dimiliki para local strongman, telah mengamputasi ruang partisipasi dan rekruitmen politik dari masyarakat middle dan low class dalam proses politik Pilkada. Siapa para local strongman ini, para kapitalis ekonomi dan politik lokal yang selama ini penikmat resources di daerah.
Akibatnya, Pilkada itu tidak lebih hanya ritual politik lima tahunan saja, dimana produknya meneguhkan kekuasaan politik para 'kapitalis lokal' .
Kedua, masih dominan dan menyeruaknya penggunaan politik identitas/sektarian. Dalam setiap Pilkada, isu etnisitas selalu dominan.
Percakapan soal putera daerah dan non putra daerah, pribumi dan non pribumi selalu bermain di ruang-ruang politik lokal. Emosi publik selalu "dibakar" menjadi isu politik 5 tahunan. Bahkan, sebelum Pilkada para surveyor politik selalu menggunakan variabel etnisitas sebagai parameter dominan dalam memprediksi siapa yang bakal menjadi pemenang Pilkada dalam setiap tingkatan.
Karena variabel etnisitas menjadi variabel penting dalam penentuan kemenangan politik, maka kerja membuat "konfigurasi etnisitas" dalam bentuk pasangan calon jauh lebih penting dibandingkan merumuskan visi, misi, dan program pembangunan yang ditawarkan. Kesalahan dalam memilih pasangan seolah-olah menyebabkan 50 persen kekalahan telah terjadi.
Oleh sebab itu konfigurasi Selatan/Rejang, Jawa/pribumi, Minang/pribumi dst nya selalu menjadi isu dalam dinamika politik elit lokal setiap menjelang Pilkada. Ketiga, masih menguatnya oligarki politik elit lokal dalam proses politik Pilkada. Jika kita lihat dari Pilkada ke Pilkada yang terpilih itu sudah hampir dipastikan mereka dalam lingkaran oligarki elit politik lokal.
Mereka yang memiliki satu DNA biologis dengan para local strongman, selalu keluar sebagai pemenang pertarungan politik dalam Pilkada. Fenomena dinasti politik seperti ini telah merampas hak elit lokal lain yang tidak memiliki trah politik untuk ambil bagian dalam sirkulasi kekuasaan.
Keempat, fenomena politisasi birokrasi akan tetap menjadi isu penting dalam dinamika politik lokal. Birokrasi telah menjelma menjadi resources bagi kepala daerah patahana dalam setiap Pilkada.
Bukan rahasia umum, mobilisasi birokrasi untuk kepentingan politik calon patahana dalam setiap Pilkada terus terjadi. Mulai dari memobilisasi pejabat SKPD sebagai penyokong dana kampanye, sampai politisasi program SKPD dengan cara mengkonversi menjadi program politik calon patahana. Kelima, politisasi APBD dan bantuan sosial. Penggunaan dana APBD secara laten untuk kepentingan politik calon patahana selalu menjadi problem serius dalam setiap Pilkada. Tidak Itu saja wabah saja menjadi berkah bagi para politisi, karena dapat mempolitisasi bantuan sosial untuk dua tujuan sekaligus, politik dan kemanusiaan.
Walaupun terkadang kemanusiaan sering dikesampinh demi sebuah ambisi dan tahta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elfahmi Lubis, mantan aktivis dan Dosen UMB
