DPRD Seluma Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020.

.

Seluma, Bengkulutoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 di gedung paripurna DPRD Kabupaten Seluma, Selasa (20/04/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seluma Novi Erian Andesca S.Sos didampingi Waka I DPRD Seluma, Sugeng Zonrio.SH, Waka II DPRD Seluma Ulil Umidi S.Sos., Msi dan 20 anggota yang hadir.

Dalam acara di hadiri juga Bupati Seluma Erwin Octavian SE dan Wakil Bupati Seluma Drs. Gustianto, Plt Sekda Kabupaten Seluma Drs. Darpinudin, Kepala Kejaksaan Seluma, Polres Seluma, Kodim 0425 Seluma, Ketua KPU Seluma, Kepala Bank Bengkulu serta forkopimda Kabupaten Seluma. 

Dalam kata sambutannya, Juru bicara DPRD Kabupaten Seluma sekaligus Ketua Fraksi Nasdem Teno Haika S.sos menyampaikan catatan strategis sebagai tolak ukur Bupati dan Wakil Bupati kedepan terutama dalam rangka ingin mencapai WTP karna dalam kurun lebih kurang 9 tahun, Kabupaten Seluma belum mendapatkan WTP.

“Beliau juga menyampaikan masalah kinerja instansi sekretariat daerah yang masih bermain angka-angka seakan copy paste. Masalah penanaman modal kepada pihak PT. Bank Bengkulu dikarnakan tertanggal 23 Februari 2019 sudah habis dan sampai saat ini belum diturunkan kajian investasinya sehingga dipertanyakan legalitasnya,’ ucap Teno.

“Dinas PMD masalah pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa yang bergejolak sehingga menimbulkan demo besar-besaran dan masih menimbulkan persoalan-persoalan bahkan sampai ke penegak hukum. Dinas Diknas masalah mangkraknya pembangunan gedung yang juga sampai saat ini belum ada penyelesaian,” lanjutnya.

“Dinas BPKAD yang juga sampai saat ini belum ada penyelesaian masalah aset Kabupaten Seluma, bagaimana mau mendapatkan WTP kalau aset banyak belum jelas. Dinas Dukcapil permasalahan data kependudukan yang banyak bermasalah seperti salah cetak data, tidak online yang dari tahun ke tahun masih terus menyisakan permasalahan,” terangnya. (EP)