Bengkulutoday.com - Pembukaan Tanwir Muhammadiyah, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat (15/2/19), menjadi panggung bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjawab beberapa isu miring yang selama ini menerpa dirinya.
“Saya ingin sampaikan berkaitan dengan isu yang empat tahun ini saya diam dan tidak jawab apa-apa,” ungkapnya. “Dan mumpung sidang Tanwir Muhammadiyah, saya akan jawab, baik mengenai isu PKI, antek asing, antek aseng, kriminalisasi ulama, dan lain-lain.”
Berkaitan dengan tuduhan antek asing, Jokowi mengaku heran karena dua justru banyak melakukan kebijakan pengambilalihan aset nasional dari tangan asing.
“Ini saya jawab, bukan marah ya, mohon maaf. Saya pikir antek asing yang mana? Padahal kalau kita tahu di 2015 Blok Mahakam yang dikelola Jepang dan Prancis sudah kita ambil dan diserahkan 100 persen ke Pertamina,” jelas dia.
Di tahun 2018, sambungnya, Blok Rokan, yang dikelola Chevron (Amerika Serikat) lebih dari 90 tahun sudah dimenangkan dan 100 persen diserahkan ke Pertamina.
“Akhir 2018, bulan Desember yang namanya Freeport sudah mayoritas kita ambil 51,2 persen, sehingga saham pengendali ada di tangan kita yang diwakili PT Inalum, yang sebelumnya 40 dikelola oleh Freeport McMoran dan kita diam tidak ada yang namanya isu antek asing,” jelas Jokowi.
Menurut Jokowi usaha menguasai kembali aset itu bukan sesuatu yang mudah. “Saya sampaikan, apakah mudah mengambil alih seperti ini. Saya loh sampaikan apa adanya. Sangat tidak mudah. Kalau mudah, kalau gampang, sudah sejak dulu itu diambil alih ketiga-tiganya oleh negara kita Indonesia,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan menguasai kembali saham mayoritas Freeport itu ada intrik-intrik politiknya, baik nasional maupun internasional. “Kalau mudah, kalau gampang, dinegosiasi gak usah sampai empat tahun. Mungkin sebuln dua bulan udah rampung. Sampai empat tahun negosiasi kita. Kita tarik menarik yang amat kuat karena ini merupakan tambang chevron itu minyaknya merupakan terbesar di Indonesia. Dan Freeport juga tambang tembaga dan emas termasuk yang terbesar di dunia,” ungkap dia.
Dia melanjutkan, “Dan untungnya, saya lihat, saya di Blok Rokan deposit minyaknya masih gede. Freeport saya lihat tembaga dan emasnya loh juga masih banyak. “Jadi kita ambil alih insyaallah nggak ada ruginya,” ucapnya.
Soal PKI dan Kriminalisasi Ulama
Isu miring kedua yang hendak diluruskan Jokowi adalah soal PKI. “Meskipun sebetulnya saya gak ingin menjawab ini, tapi ini diberi kesempatan saya jawab. Mumpung forumnya bagus ini,” ucapnya.
Isu itu baginya tidak masuk akal. “Saya dilahirkan tahun 1961. PKI itu dibubarkan tahun 65-66. Berarti umur saya masih empat tahun. Kalau ada yang menuduh Presiden Jokowi itu PKI, berarti dulu ada PKI balita,” ujarnya, yang disambut tawa hadirin.
“Nanti larinya ke yang lain. Orangtuanya, kakek neneknya. Sekarang sangat gampang sekali. Mudah sekali zaman keterbukaan sekarang ini. Dicek saja. Mesjid di dekat orangtua saya, cek. Mesjid di dekat kakek nenek saya, cek. Gampang sekali. Di Solo,” jelasnya.
Untuk meyakinkan itu Jokowi meminta Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) untuk mengecek. “Atau utusan Pak Rektor UMS untuk ngecek. Sangat mudah sekali sekarang ini. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi hal-hal seperti itu. Tapi yang di medsos, Bapak Ibu sekalian, bisa lihat di media sosial, begitu banyak gambar-gambar hoax yang lalu lalang yang itu juga banyak yang mempercayainya,” ungkapnya.
Untik meyakinkan hoax itu, Jokowi beberapa kali menampilkan slide tentang berita-berita tersebut di layar lebar. “Gambar ini, ini tidak hanya satu gambar. Ini adalah DN Aidit pidato tahun 1955 saat pemilu. Saya belum lahir. Kok saya ada di dekat dia,” ujarnya.
Gambar-gambar seperti ini, kata dia, ribuan banyaknya. “Waktu saya diberitahu anak saya, saya lihat di HP saya. Kok ya mirip saya. Gambar-gambar seperti inilah yang sekarang ini banyak meresahkan, banyak tidak menyebabkan kita cerah. Dan isu-isu seperti ini terus digulir menjelang bulan politik dua bulan lagi,” paparnya.
Jokowo juga menjawab isu ketiga berkaitan dengan kriminalisasi ulama. “Ini juga perlu saya sampaikan. Negara kita ini negara hulum. Semuanya sama di hadapan hukum. Kalau ada gubernur, kalau ada menteri, kalau ada bupati, kalau ada ketua atau anggota dewan, kalau ada insinyur, kalau ada dokter, bermasalah dengan hukum, ya pasti aparat hukum akan menindaklanjuti. Siapa pun,” ungkapnya.
Menurut Jokowi, yang namanya kriminalisasi jika ada orang yang tidak punya masalah lalu disel. “Nah itu kriminalisasi. Silakan datang ke saya. Akan saya urus kalau ada yang seperti itu. Tapi kalau mempunyai masalah hukum dan harus berhadapan dengan aparat hukum ya itu karena ada sesuatu kesalahan. Ya memang harus dijalani,” ujarnya. [PWMU]
