Bengkulutoday.com - Provinsi Bengkulu di era Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terus melakukan pembenahan serta penguatan di sektor kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini dengan tegas dinyatakan melalui Program Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi.
Diawal kepemimpinan Gubernur Rohidin, penguatan dan pembenahan ini telah dilakukan dengan dilaksanakannya penandatanganan komitmen bersama melalui Pakta Integritas kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu dan hingga saat ini Pakta Integritas tersebut dilakukan saat dilaksanakannya pelantikan menduduki jabatan.
Point penting dari Pakta Integritas ini yaitu tidak akan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dan berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya, tidak akan melakukan kegiatan bisnis ke dalam atau penyebab konflik kepentingan terhadap kewenangan yang dimiliki, tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tidak berhenti disitu saja, optimalisasi kinerja ASN Pemprov Bengkulu di sektor pelayanan publik semakin meningkat dengan dilakukannya pelayanan prima di bidang perizinan investasi menggunakan sistem Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), dimana ini merupakan bentuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Dikatakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Herdi Puryanto, di era kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah, indikasi pelayanan publik sudah semakin baik dari tahun ke tahun dan telah banyak inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti halnya adanya Samsat Keliling yang beroperasi setiap hari dan optimalisasi pelayanan di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu.
“Jadi secara umum peningkatan kulitas layanan publik semakin membaik dan harapan ini selaku ditingkatkan lagi. Intinya kalau standar pelayanan sudah OK, kemudian konsentrasi Gubernur terhadap sarana dan parasarana pendukung selain infrastruktur terus dikembangkan. Yang tidak kalah penting terkait SDM-nya,” ungkap Herdi Puryanto.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam beberapa kesempatan juga mengatakan, keberhasilan pengembangan dan penguatan pelayanan publik dan kinerja birokrasi ini, jelas merupakan kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Bengkulu. Hal ini tidak lain sebagai bentuk pengabdian kepada Bumi Rafflesia tercinta ini.
“Agar dalam frame berfikir ASN yang selalu saya sampaikan, yang menjadi lokomotif pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat itu adalah ASN. Jadi tidak mungkin bergerak gerbong yang ada ini kalau ASN-nya tidak bergerak,” terang Gubernur Rohidin saat pimpin Apel Pagi di Kantor Gubernur Bengkulu beberapa hari yang lalu.
Berikut bentuk prestasi Pemprov Bengkulu dalam hal Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Birokrasi, yang ditandai dengan berbagai penghargaan:
-Pemprov Bengkulu berhasil meraih penghargaan Platinum dalam Indonesia's Attractiveness Award Kategori Potensial Infrastruktur dan Pelayanan Publik
-Pemprov Bengkulu berhasil meraih penghargaan TPID terbaik untuk wilayah Sumatera
-IPM Provinsi Bengkulu berhasil naik dari Kategori Sedang ke Kategori Tinggi (70,64%)
-Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (59,95%) terbaik ke-4 NASIONAL dan terbaik ke-1 se-Sumatera
-Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu (59,83%) terbaik ke-6 Nasional dan terbaik ke-1 se-Sumatera
-Kemiskinan Provinsi Bengkulu turun paling Progresif menjadi 15,23% pada tahun 2019 dari sebesar 17% pada tahun 2016
-Nilai Investasi meningkat menjadi 6,73 Triliun Rupiah pada tahun 2018 dari sebelumnya hanya 1,7 Triliun Rupiah pada tahun 2016
-Provinsi Bengkulu mendapatkan peringkat 10 besar Nasional dan Terbaik ke-3 se-Sumatera dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019. [Rls]
