Bengkulutoday.com - Anggota DPRD Seluma yang juga duduk sebagai unsur pimpinan Okti Fitriani mengkritisi kehadiran Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di Seluma untuk membagikan bantuan 25 unit mobil bagi BUMDes di Seluma. Di kesempatan itu, menteri juga menjadi inspektur upacara peringatan HUT RI ke 73 di Desa Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
Menurut Okti, mobil yang dibagikan menteri adalah merupakan usulan dari Pemerintah Daerah Seluma dan merupakan program pemerintah. Selama ini, kata Okti, yang membagikan adalah bupati. Okti menyayangkan pembagian itu dilakukan oleh menteri yang diketahui juga menjadi bacaleg untuk DPR RI dapil Bengkulu dari PKB. "Semestinya itu sudah lama mau dibagikan ke kades-kades, tapi karena ada agenda menteri, maka menunggu menteri yang membagikan," kata Okti dalam pesan Whatsaap.
Okti menambahkan, pihaknya curiga langkah menteri membagikan bantuan mobil itu merupakan acara terselubung. "Kalau menteri mau jadi caleg, kenapa tidak dari dulu turun ke Seluma," kata Okti yang merupakan mantan anggota KPU ini.
Sementara politisi Partai Gerindra Jonaidi,SP yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu justru mengkritik ketidakhadiran Bupati Seluma Bundra Jaya dalam upacara HUT RI di Desa Peninjauan II Seukaraja, dimana pada upacara itu dipimpin langsung oleh Menteri Desa, PDTT, Eko Putro Sandjojo. Jonaidi berpendapat, dengan kedatangan menteri merupakan momentum untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan di Kabupaten Seluma.
Jonaidi menyayangkan upacara HUT RI tetap dilaksanakan di gedung daerah padahal ada upacara yang dihadiri menteri di Sukaraja. "Seharusnya kalau sekedar upacara bisa disesuaikan, karena dengan kehadiran menteri itu kesempatan untuk meluapkan aspirasi Seluma kepada menteri demi kemajuan Seluma," kata Jonaidi yang merupakan mantan aktifis GMNI.
Jonaidi menilai ada kesan dualisme agenda pada pelaksanaan upacara kenegaraan HUT RI ke 73 di Seluma itu. "Kalau memang ada protap dan aturannya, maka harus ditegakkan," kata Jonaidi.
Sementara menurut Advokat senior Usin Abdisyah Putra Sembiring, kehadiran menteri itu terkesan 'ujuk-ujuk'. "Program itu dari APBN kementerian, sebelumnya fokus ke daerah lain yang sudah diploting saat pengangaran, saya menduga ini program yang dialihkan lokusnya," kata Usin yang juga sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu.
Namun kata Jonaidi,SP, program bantuan mobil tersebut telah diusulkan oleh Pemerintah Seluma sebelumnya, menteri hanya membagikan saja. Hanya saja selama ini kata Jonaidi dibagikan langsung oleh Pemkab Seluma.
Terpisah, menurut bacaleg PKB Rahmad Ramadhan, kehadiran menteri tidak perlu dipersoakan. Menurutnya, menteri hadir di Seluma kapasitasnya sebagai menteri, bukan bacaleg PKB. "Pak Eko masih menteri dan belum cuti," kata Rahmad. Selain itu, kata Rahmad, dengan kehadiran menteri di Bengkulu merupakan keuntungan tersendiri. Diantaranya bantuan dan anggaran pusat akan turun di Bengkulu dan itu bermanfaat bagi masyarakat luas dan pembangunan di Bengkulu. [Br/JS]
