Skip to main content
Birokrasi
Penyerahan LHP BPK RI

Dapat WDP Dari BPK RI, Ini Kata Gubernur

Bengkulutoday.com - LKPD Pemprov Bengkulu tahun 2016 mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Bengkulu. Penyampaian LHP BPK RI dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (6/6/2017). 

Dengan WDP tersebut, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti akan melakukan upaya – upaya diantaranya meminta pertanggung jawaban para pejabat terkait mulai dari perencanaan, masuk tender kemudian pelaksanaan, hingga masuk ke pembayaran juga terkait dengan kontraktor. Selain itu Gubernur juga  meminta OPD – OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK dalam waktu 60 hari.

“Terhadap hal – hal yang diperiksa atau yang di audit oleh BPK saya minta pertanggung jawaban kepada semua kepala OPD untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan saya minta kepada Inspektur Provinsi Bengkulu agar memantau pelaksanaan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan,” kata Ridwan Mukti.

Dalam sambutannya gubernur mengapresiasi kinerja BPK RI. Menurut gubernur, BPK bukan hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah tetapi juga BPK menjadi mitra yang sangat strategis upaya tata kelola keuangan daerah dan selain itu hasil audit kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPK berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada msayarakat.


“Untuk mewujudkan program pemerintah tersebut diperlukan sinergitas para pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif maupun para penegak hukum termasuk didalamnya adalah unsur pengawasan, pengawasan yang kami maksud disini tidak saja oleh aparat pengawas internal atau pengawas intern pemerintah tetapi juga pengawasan dari pihak BPK RI,” ujar Ridwan Mukti.

Gubernur juga menambahkan bahwa beberapa hari lalu Gubernur mengahadiri rapat terbatas bersama Presiden dan Wakil Presiden RI untuk membahas program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu yaitu proyek strategis nasional guna mengejar ketertinggalan dan tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
 
“Untuk mewujdkan program pemerintah tersebut diperlukan sinergitas para pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif maupun para penegak hukum termasuk didalamnya adalah unsur pengawasan, pengawasan yang kami maksud disini tidak saja oleh aparat pengawas internal atau pengawas intern pemerintah tetapi juga pengawasan dari pihak BPK RI,” tambah RM.
 
Sementara anggota V BPK RI Bambang Pamungkas mengungkapkan, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan BPK ini tidak terletak pada keluarnya pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak efektifitas pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“BPK mempunyai keinginan yang kuat agar pimpinan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab anggaran secara tertib, taat kepada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” kata Bambang Pamungkas.  (MC/Aj)

Tags

Facebook comments

Berita Terkait