Dampak Demokrasi Kita Ditengah Pandemi Covid-19

Ilustrasi

Wabah Covid-19 dan serangan coronavirus bukan hanya menggoyahkan kesehatan publik, tetapi juga kesehatan demokrasi. Wabah ini berlangsung tak sampai setahun setelah pelaksanaan Pemilu 2019. Sebagian warga masih sangat merasakan suasana batin persaingan politik yang tajam, khususnya dalam pemilihan presiden. 

Terlepas dari baik-buruknya suasana persaingan sebelum, ketika, dan setelah pemilihan itu hingga kini, ada kepercayaan warga terhadap demokrasi (-elektoral). Karena itu, di tengah wabah yang menggila ini, kepemimpinan politik hasil pemilu merupakan pertaruhan besar terhadap kesehatan demokrasi kita.

Jika kepemimpinan politik hasil proses demokrasi mampu dengan baik mengatasi serangan wabah, maka terbukti demokrasi memang memberi manfaat besar bagi warga. Jika itu yang terjadi, demokrasi kita ke depan akan semakin sehat.

Sebaliknya, jika kepemimpinan politik saat ini gagal menangani dengan baik wabah ini, bukan tidak mungkin warga kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang melahirkan kepemimpinan politik. Itulah bahaya yang mengancam kesehatan demokrasi kita.

Celakanya, bagi kebanyakan warga dan pelaku politik, demokrasi memang dimaknai sebatas sistem elektoral belaka. Itu sebabnya, dari pemilu ke pemilu, dan rentang waktu di antara pemilu, kita pernah lepas dari persoalan persaingan politik elektoral. 

Demokrasi seakan-akan menjebak kita dalam situasi yang mengharuskan kita berada di salah satu dari dua posisi: mendukung atau melawan kepemimpinan politik hasil pemilu. Akibatnya, kompleksitas demokrasi yang luas sebagai sistem politik yang membuka peluang partisipasi politik warga untuk membukukan kesejahteraan publik tereduksi menjadi hanya persoalan dukung dan lawan itu. Tak heran, karena itu, tak banyak pula yang bisa dilakukan warga untuk menyikapi langkah-langkah yang diambil oleh kepemimpinan politik untuk menghadapi wabah: mendukungnya, atau menentangnya.

Tak soal bagi banyak pendukung untuk tetap membela segala kebijakan yang diambil, terlepas apakah kebijakan itu "baik" atau "buruk". 

Begitu juga sebaliknya. Tak soal bagi banyak penentang untuk selalu mengecam segala kebijakan yang diambil, terlepas apakah kebijakan itu "baik" atau "buruk". Akibatnya, kepemimpinan politik tak pernah dapat merumuskan dan menjalankan kebijakan publik secara efektif. Selalu saja ada dukungan palsu, dan selalu saja ada penentang asal-asalan. Itu sebabnya demokrasi elektoral cenderung merusak hakikat partisipasi politik dan kontrol publik yang demokratis.

Dampak dari kecenderungan itu sangat kita rasakan saat kita menghadapi wabah ini. Di satu sisi ada kepercayaan berlebih terhadap kepemimpinan politik Jokowi, di sisi lain muncul ketidakpercayaan yang juga berlebih. Akibatnya, ruang kebijakan penanganan wabah tak pernah lepas dari kebisingan perseteruan politik yang menyingkirkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional untuk mengatasi wabah yang sedang dihadapi.

Kalau hingga hari ini kita masih mampu menyelenggarakan pemilu, pemilukada, persidangan parlemen, serta kerja pemerintahan, namun kesemua itu dapat dianggap bagian saja dari ornamen kelangsungan sistem politik dan pemerintahan yang memang dilangsungkan secara formal. Padahal, demokrasi yang demikian tidak akan menghasilkan tenaga untuk menggapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Kita memerlukan demokrasi yang substantif. Melampaui dari sekadar ritual, rutinitas atau instrumentatif belaka.
 Saya khawatir, dari sini kita sedang melangkah menuju demokrasi yang sakit sebelum akhirnya mati.

Feliks Bernate Ginting (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

www.domainesia.com