Ciptakan World Class Bureaucracy dengan Reformasi Birokrasi

Fahmi Prayoga

Program Reformasi Birokrasi sudah dimulai sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ini lalu dibuatkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 fase ke-1 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 fase ke-2. Pada 2020, Reformasi Birokrasi masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024. Fase ke-1 di bawah kepemimpinan Presiden SBY serta fase ke-2 dan ke-3 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah sepatutnya adalah mesin pendorong dan penggerak pembangunan serta pelayanan publik. Sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima peran reformasi birokrasi sangatlah penting di dalamnya. Namun kenyataan yang ada di Indonesia masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, misalnya saja soal komitmen dari pimpinan dan juga pola pikir dari birokrat. Pola pikir birokrat tidak jarang masih ditempatkan pada diri yang memosisikan sebagai penguasa, bukan pelayan publik sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik masih menemui jalan terjal. 

Salah satu aspek penting untuk diperhatikan dalam program Reformasi Birokrasi di Indonesia ialah sense of belonging oleh semua elemen kementerian/lembaga dan daerah terhadap program Reformasi Birokrasi. Jangan sampai elemen yang terlibat hanya memandang bahwa Reformasi Birokrasi adalah program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dititipkan pada mereka. Apabila sense of belonging rendah terhadap program Reformasi Birokrasi akan mengakibatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan beban, bukan kebutuhan. Juga, dilaksanakan 'setengah hati'.

Pemetaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu di breakdown termasuk juga monitoring dan evaluasi untuk mengawalnya. Dengan pelaksanaan yang rigid, harapannya capaian akhir dari reformasi birokrasi di tahun 2025 dapat tercapai. Pun, juga dapat mengidentifikasi masalah-masalah nyata yang terjadi sehingga kedepan dapat di rumuskan formulasi penanganannya termasuk leading sector penanggung jawabnya. Hal lain yang sangat penting untuk terus dikawal adalah perumusan sasaran  pembangunan di kementerian/Lembaga/pemerintah daerah haruslah berorientasi hasil, tidak sekadar pelaksanaan kegiatan yang sifatnya hanya formalitas dan berorientasi output. Sinergi dan kolaborasi antar unit kerja juga poin yang perlu dioptimalkan untuk dapat mencapai sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

Saat ini telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk tahun 2020-2024 yang mana dapat memunculkan semangat baru dari reformasi birokrasi serta menjadi alat bantu dalam menjabarkan visi misi presiden serta rencana pembangunan pada tahun tersebut. Dengan disusunnya road map diharapkan dapat dijadikan acuan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah sehingga hasil dari reformasi birokrasi yakni terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel dapat tercapai dengan cara yang terstruktur dan terarah. Lebih jauh lagi tentu pada akhirnya akan menciptakan pelayanan publik yang semakin baik dengan dapat melayani masyarakat secara tepat, profesional, cepat, dan tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan di akhir periode ini, reformasi birokrasi yang sudah terlaksana selama ini diharapkan menghasilkan sebuah world class bureaucracy yang memiliki ciri tata kelola yang semakin efektif dan efisien serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

​​​​​​* Fahmi Prayoga, Asisten Peneliti Muda pada Institute for Development and Governance Studies, Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.

www.domainesia.com