Bengkulutoday.com - Cahaya Perempuan Women Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu di dampingi Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, DP3A melakukan Hearing dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Selasa (27/2/2018). Hering mengenai pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan kesetaraan Gender yang dilakukan oleh WCC diterima oleh Waka II DPRD KOta Bengkulu dan Anggota Dewan Kota Bengkulu.
Hearing yang dilakukan Teti Sumeri sebagai Direktur Exekutif Cahaya Perempuan WCC mengenai pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan kesetaraan Gender. Dalam penyampaianya Direktur Exekutif WCC mengatakan Pemenuhan Hak kesetaraan Gender yang semestinya dapat diterima oleh seluruh kaum perempuan. Moment yang bertepatan dengan tahun politik di Kota Bengkulu dapat dijadikan sebagai bahan referansi bagi WCC yang merupakan bagian dari anggota Forum multi stakeholder yang ada di KOta Bengkulu.
"Kami sebagai Anggota Forum multi stakeholder ingin melihat komitment calon pemimpin Kota Bengkulu terhadap persoalan-persoalan perempuan yang ada di Kota Bengkulu. Dengan adanya penurunan angka kematian ibu dan gizi buruk terhadap bayi maka diharapkan komitmen yang kuat dari Exekutif dan Legistatif, sinergisitas keduanya sangat dibutuhkan dalam menjaga prestasi ini kedepan karna seperti yang kita ketahui Kota Bengkulu baru-baru ini berhasil memperoleh penghargaan sebagai Kota Sehat", terang Teti Sumeri.
Prestasi ini semestiny harus teruji secara faktual di masyarakat, dangan adanya Hearing WCC menginginkan adanya konsistensi dan kemauan politik dari Legislatif.
"Kami menginginkan adanya konsistensi dari anggota Legislatif, dari setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Bengkulu bagaimana komitmen dari partai politik terhadap pembangunan berkelanjutan di indikator 3 tentang kesehatan dan indikator 5 tentang kesetaraan Gender", tambah Teti Sumeri.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain mengatakan RPJMD yang baik bisa terwujud dikarnakan koordinasi yang baik terhadap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini tentunya Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang merupakan OPD teknis terkait tentang kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.
"Nanti kami akan mengundang OPD terkait untuk melakukan Bimtek dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), karna RKPD adalah rekapan awal dari setiap OPD yang nantinya akan menjadi RPJMD dan akan menjadi Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA). ketika rekapan awal RKPD lemah maka RPJMD pun lemah dan PERDA juga menjadi tidak tepat sasaran", terang Teuku Zulkarnain.
"Diharapkan kepada teman-teman dari WCC nantinya agar dapat memberikan masukan dalam terhadap OPD terkait tentang keinginan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 tahun kedepan, karna dalam teknis kegiatan OPD yang mengetahui apa yang ingin dicapai nanti akan di sinkronisasi kan terhadap program Pemerintan Provinsi dan Program Nasional", tutup Teuku Zulkarnain. (Adv/JOKO SUSANTO)
