Bengkulutoday.com - Menurut Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3 Agusrin M Najamudin, pemerintahan yang tidak dirasakan kehadirannya oleh masyarakat adalah pemerintahan yang tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Pemerintahan itu pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat. Apakah pemerintahan itu hadir menyelesaikan persoalan rakyat atau tidak menyelesaikan persoalan rakyat? Bagaimanapun kita mewujudkan pemerintahan kalau hanya beretorika saja tetapi tidak pernah bisa dirasakan manfaatnya kehadiran pemerintah oleh masyarakat, maka saya menganggap pemerintahan kita tidak menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Agusrin mengawali jawabannya terhadap pertanyaan moderator tentang Clean Government atau pemerintahan yang bersih dalam Debat Terbuka Putaran Kedua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020 belum lama ini.
Clean government wajib, bahkan sangat wajib. Tapi, kata Agusrin, jangan karena terlalu takut mengambil keputusan, justru tidak mengambil keputusan. Sehingga APBD Provinsi Bengkulu yang harusnya bisa dibelanjakan, malah kembali ke pusat.
“Ketika APBD itu tidak sanggup kita belanjakan, berapa banyak pembangunan yang terbengkalai, berapa banyak ibu-ibu tidak pergi ke pasar, berapa banyak jalan yang tidak bisa kita bangun, berapa banyak hand traktor yang seharusnya bisa kita beli, tidak bisa kita beli, berapa banyak pupuk-pupuk bersubsidi yang seharusnya kita beli, tidak bisa kita beli, dan berapa banyak sekolah yang bisa kita perbaiki, tidak bisa kita perbaiki. Karena kita tidak sanggup mengambil keputusan karena ketakutan,” tukasnya.
“Clean government wajib dan tata kelolanya sudah ada semuanya, tetapi sekali lagi jangan karena ketakutan mengambil keputusan kita tidak berbuat apa-apa,” mantan Gubernur Bengkulu ini menambahkan.
Bersama pasangannya Imron Rosyadi, Agusrin berkomitmen mengembalikan kejayaan Provinsi Bengkulu dengan tindakan yang cepat dan tepat. Apapun risikonya, paslon yang diusung Partai Gerindra, PKB, dan Partai Perindo ini siap menerimanya, asalkan untuk kepentingan rakyat.
“Yang penting niat kita baik, kita tidak pernah mengambil uang negara. Yang penting segala keputusan kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat, keberanian kita mengambil keputusan pasti akan berdampak kepada hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Kami tidak mau karena ketakutan maka seluruh pegawai negeri kita takut juga mengambil tindakan, mengambil keputusan, sehingga uang bertahun-tahun kembali ke Jakarta, kembali ke Jakarta, padahal uang itu sudah disediakan untuk membangun provinsi kita ini,” pungkasnya.
Penulis: Doni S
