Skip to main content
Hukum
Pelantikan pejabat eselon II di Pemkab Bengkulu Selatan

Bupati BS Lantik Silustero, LSM Akan Gugat Ke PTUN

Bengkulutoday.com - Konfederasi Nasional LSM Provinsi Bengkulu berencana menggugat pengangkatan Ir Silustero sebagai kepala Dinas Perumahan dan Pemukinan Bengkulu Selatan ke PTUN Bengkulu. Hal tersebut mengingat pengangkatan Silustero dianggap menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Kami sudah melayangkan surat kepada bupati sejak Maret 2017 lalu agar Silustero tidak diangkat sebagai pejabat di Pemda BS, bahkan kita meminta Silustero diberhentikan dari ASN, namun surat kami tidak digubris dan Silustero tetap dilantik," kata Edi, ketua Konfederasi Nasional LSM Provinsi Bengkulu, Kamis (8/6/2017). 

Selain Konfederasi Nasional LSM Provinsi Bengkulu, Lembaga Informasi Publik Untuk Transparansi dan Advokasi Negara (LIPUTAN) juga telah melayangkan surat kepada pemda BS untuk meminta salinan SK pengangkatan pejabat yang dimutasi. "Kita sudah minta SK pengangkatan Silustero, nantinya juga akan kita pelajari kemungkinan gugatan ke PTUN," kata Zetriansyah,SH, direktur hukum LSM LIPUTAN.

Bupati Bengkulu Selatan diduga telah melakukan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melangkahi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4329/SJ perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural tertanggal 29 Oktober 2012. 

Silustero sebelumnya telah divonis bersalah dengan pidana penjara 8 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/Pid.B/2010 tanggal 25 Mei 2010, kemudian dilakukan banding dan dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan Rp 60 juta, subsider 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 83/Pid.2010 tanggal 19 Agustus 2010. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 87, ayat (2) berbunyi : “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”. Ayat (4) berbunyi :  “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : 

  1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 
  3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; 
  4. Atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

(Rr)

Tags

Facebook comments

Berita Terkait