Sepertinya kalimat ini tendesius dan provokatif, namun itu realitas yg terjadi saat ini. Pandemi telah memberikan pundi-pundi dana bagi daerah untuk mengkonversikan menjadi program-program sosial seperti bantuan sembako, rileksasi pajak bagi UMKM, sampai produksi APK yang dibalut dengan pesan-pesan pencegahan pandemi.
Apa itu salah, ya tidak kalo itu memang dilakukan dengan ihklas untuk membantu rakyat yg terdampak pandemi.
Bahkan ada yg bilang untuk rakyat nggak apa-apa duit negara dihambur-hamburkan. Ia baru menjadi persoalan, ketika dana pandemi yang melimpah itu digunakan untuk "proyek" politik para kepala daerah untuk merebut kuasa.
Walaupun mungkin oleh sebagian orang masih beranggapan itupun sah-sah dilakukan. Namun tidak bagi saya. Permainan akrobatik politisi memainkan berkah dana pandemi, telah menyisakan pertanyaan.
Apakah dana pandemi yang katanya "tak tersentuh hukum" itu karena "dibeking" oleh Perppu No:1/2020, telah dirasakan rakyat untuk keluar dari neraka krisis dampak pandemi, atau itu hanya sekedar angin surga yang tidak mengurungkan kematian.
Ada harapan besar pandemi ini segera berakhir, sehingga ajal rakyat yg sudah dikerongkongan tidak berakhir maut. Harapan besar itu digantungkan pada pemerintah sebagai pemegang daulat rakyat.
Sebuah permintaan dari lubuk hati yang tulus dari rakyat, berikan bantuan untuk rakyat untuk segera bangkit dari kebangkrutan ekonomi akibat dampak pandemi ini.
Bagi pedagang kecil dan UMKM berikan stimulus modal biar mereka bisa bangkit, bagi buruh, petani, nelayan, pekerja informal pastikan usaha mereka tetap berjalan melalui intervensi kebijakan pemerintah.
Jika pandemi ini masih menyisakan waktu panjang untuk berakhir, sulut dibayangkan akan muncul pandemi baru yaitu keputusaan yang berpotensi menimbulkan huru-hara sosial.
------------------------------------------------------------------------------------
Sekian.----- (Elfahmi Lubis, Dosen dan Mantan Aktivis)
