Bangun Perekonomian Masyarakat, TPAKD Programkan 3 Langkah Signifikan

Pemaparan oleh Kepala OJK

Bengkulutoday.com - Pelaksanaan Rapat Pleno Semester 1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Provinsi Bengkulu yang berlangsung Rabu (26/02/2020), di Mercure Bengkulu, setidaknya mengesahkan 3 Program Kerja (Proker) Utama oleh Gubernur Bengkulu.

Adapun Proker tersebut guna meningkatkan aksesibilitas perekonomian masyarakat di mana ketiganya adalah Peningkatan Investor Ritel di Pasar Modal, Perluasan Akses Keuangan di Bumdes, Fasilitasi Pembiayaan Kepada UMKM Binaan Pemda.

Yusri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yang memimpin TPAKD menargetkan 10.000 lebih peningkatan akses keuangan khususnya Pasar Modal dengan membuka rekening sah yang menyasar pada Mahasiswa di Provinsi Bengkulu. 

"Target tersebut dialokasikan kepada enam perguruan tinggi Negeri dan swasta dengan masing-masing capaian yakni Unib 4000, IAIN Bengkulu 2000, UMB 1800, Uihaz 1000, Unived 800 dan IAIN Curup sebanyak 500 mahasiswa," jelas Yusri.

Selanjutnya, TPAKD menyasar masyarakat pedesaan mnelalui pemberdayaan BUMDes dan koperasi, dengan tujuan agar akses keuangan daerah kepada masyarakat desa semakin luas, dan masyarakat desa semakin mengetahui dan lebih mudah dalam memperoleh akses keuangan.

"Perluasan akses keuangan bisa secara signifikan menghindarkan masyarakat, khususnya masyarakat desa dari rentenir, karena akan lebih memberatkan bagi masyarakat, jika meminjam uang dari rentenir," papar Yusri.

Peran lembaga keuangan di pedesaan pun menurutnya dapat lebih dioptimalkan lagi sebagai jawaban atas masih terbatasnya jumlah lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang melayani masyarakat pedesaan, "karena untuk menghadirkan lembaga perbankan di pedesaan membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, terutama untuk pembayaran gaji pegawai serta operasional lainnya, sedangkan jumlah nasabah di pedesaan sedikit dan kegiatan transaksinya pun terbatas,"ungkap Yusri.

Terakhir, meningkatnya alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2020 senilai Rp 190 triliun, sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Kendati demikian, OJK menghimbau kepada pihak (bank) pemberi pinjaman agar lebih selektif dalam memberikan kredit.

"Ini tugas kita bersama bagaimana menstimulus perluasan kapasitas industri manufaktur, UMKM juga tidak bisa hidup begitu aja, mesti kita bina dalam satu kelompok dalam satu klaster, dan nanti pemerintah akan paham bagaimana permasalahannya," jelasnya.

Pewarta : Bisri Mustofa