Bengkulutoday.com - Anggota DPD RI Komisi III, Ahmad Kenedi menekankan pemerintah wajib mengedepankan Program Pendidikan dan Keadilan Sosial. Hal itu disampaikannya seusai berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Kamis (19/12/2019).
"Pemerintah wajib mengedepankan program pendidikan dan keadilan sosial. Itu ada di Undang-Undang dan jadi kunci keberhasilan suatu daerah," kata pria yang akrab dipanggil Bang Ken, Jumat (20/12/2019).
Di lain sisi, saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dan sedikit mengesampingkan program dasar Undang-Undang.
"Kalau warganya mau makmur, ya, pentingkan dulu apa yang jadi dasar negara. Bukan malah balik memperkaya diri dan persepsi," tutur Anggota Komisi III, Pengawasan Bidang Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi ini.
Selanjutnya, tak hanya itu, penekanan angka kemiskinan saat ini justru belum berdampak apa-apa. Pemerintah Daerah belum terfokus pada pemerataan pembangunan sumber daya manusia dan masih timpang tindih dalam pemerataan pembangunan tersebut.
"Yang jadi amanat Undang-Undang itu kan Pendidikan dan sosial. Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," papar Bang Ken.
Pada kesempatan itu, Ia juga tengah mempertimbangkan usulan Kementerian tentang penghapusan Ujian Nasional, yang dirasa membebani siswa.
"Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Dikbud. Salah satu usulannya adalah persamaan persepsi kompetensi pendidikan yang saat ini tengah jadi wacana Kementerian Pendidikan RI agar menghilangkan UN," terang Bang Ken.
"Kami sudah membahas bagaimana usulan Kementerian terhadap program pendidikan yang baru. Dari beberapa, akan kita bahas bersama di daerah," ujar lanjutnya.
Hal itu ditanggapi Sekretaris Dinas Pendidikan, Putra Rahman, dimana usulan yang paling menonjol adalah pergantian sistem Ujian Nasional yang bakal diganti dengan Pendidikan Karakter dan Ujian Kompetensi langsung dari pihak sekolah.
"Masih diwacanakan, sih. Tapi nanti, jika sudah ada kajian dasarnya bakal kita tetapkan di kabinet," kata pungkasnya. (Bisri)
