Bengkulutoday.com, Cirebon - Yayasan Assyirbani gelar dialog terbuka dengan tema “Bersatu Mendukung Kepemimpinan dan Kebijakan Nasional Untuk Antisipasi Gerakan Radikal”, Sabtu (16/11/2019) pukul 10.30 WIB – 13.45 WlB, di Gedung NU, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri 50 orang dari elemen masyarakat, antara lain ASN, mahasiswa, pemuda, perwakilan ormas, organisasi karang taruna, Ketua DPRD Kab. Cirebon. Bertindak selaku narasumber yaitu : Letkol Laut (P) Agung Nugroho SE, M.Tr Hanla (Danlanal Cirebon), Mustaqim Asteja (Sejarawan dan budayawan dari Keraton Kesepuhan Cirebon), DR. KH Wawan Arwani MA (Pimpinan Ponpes Buntet), Drs. H. Imron Rosyadi MA (Bupati Kab. Cirebon).
KH Aziz Hakim Syaerozi sebagai ketua Tanfidziyah PCNU Cirebon, dalam sambutan sekaligus membuka acara mengatakan NU mempunyai komitmen utuh mendukung pemerintahan yang sah. Politik NU adalah politik kebangsaan. Dinamika politik ketidakpuasan beberapa pihak di NU tidak masuk dalam siapa yang menjabat dan duduk di pemerintahan. “Yang perlu diwaspadai adalah Cirebon daerah yang potensi transit dan singgah dan menghimpun warga warga yang berpotensi untuk menjadi gerakan radikal oleh karenanya perlu kehati hatian dalam menyikapinya walaupun Cirebon sudah mengedepankan plurasime dan perbedaan”, ungkapnya.
Sementara Letkol Laut (P) Agung Nugroho SE, M.Tr Hanla (Danlanal Cirebon), mengatakan Visi misi presiden selain menciptakan SDM yang lebih baik juga memperhatikan permasalahan radikalisme. Secara pendidikan dan ekonomi yang terpapar dari paham radikalisme adalah orang orang yang kecewa dengan pemerintah. Menurutnya, paham radikalisme mengena kepada orang yang terpapar ingin memaksakan merubah sebuah keyakinan merubah prinsip jauh dari nilai nilai Pancasila dan UU 1945.
“Pola kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, berbeda dengan bom bunuh diri sebelumnya. Pelaku bomo bunuh diri sebagai sosok yang diterima di masyarakat bukan sosok yang tertutup. Sebelumnya yang terpapar paham radikalisme bersifat fanatik, intoleran, ekslusif, dan cenderung ingin merubah keadaan dengan cara signifikan”, ungkapnya.
Lanjutnya, TNI dan Polri sebagai unsur keamanan sudah melakukan deteksi dini dengan pemerintah pusat dan daerah. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mengantisipasi berkembangnya gerakan radikalisme. Kab. Cirebon sebagai basis NU dipertanyakan kenapa masih ada masyarakat yang terpapar paham radikalisme. Radikal sulit di cegah karena memiliki kepribadian ganda. Yang paling penting bagaiman kita harus memahami ajaran agama khususnya Islam dengan sebenar benarnya.
“Memberikan pemahaman pelajar, mahasiswa dan generasi muda untuk bisa patuh kepada konstitusi dengan pemerintahan yang sah sangat diperlukan, sehingga radikalisme yang saat ini sedang marak bisa diminimalisir”, tegasnya.
Di sisi lain, Mustaqim Asteja (Sejarawan dan budayawan dari Keraton Kesepuhan Cirebon), mengatakan semua masyarakat harus mendukung pemimpin nasional karena demokrasi telah dilaksanakan dan telah terpilih kepemimpinan nasional. Adanya kepemimpinan nasional hasil dari para leluhur sehingga negara Indonesia menjadi negara merdeka, ketika Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Ia menceritakan, awal negara Indonesia merdeka sudah muncul bibit bibit paham radikalisme dengan adanya orang Sunda yang ingin merdeka dengan mendirikan negara Pasundan pimpinan Surya Legawa dengan membuat negara boneka NICA. Mereka ingin melakukan apel di alun alun Cirebon namun dari kalangan kraton Cirebon langsung menolak. Peran masyarakat Cirebon dalam berjuang untuk NKRI sangat tinggi, karena Cirebon sangat mendukung kepemimpinan nasional dari zaman dahulu sampai saat ini.
Sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era globalisasi dengan berkembangnya dunia internet maka masalah yang ada misalnya KKN, masalah kemiskinan, kebodohan, narkoba, separatis, teroris adalah permasalahan serius yang harus diwaspadai. Saat ini yang harus dilakukan adalah memperkuat pemahaman sejarah berdirinya bangsa Indonesa dengan mengorbankan jiwa dan raga.
“Untuk itu, para pemimpin harus bisa menunjukan tauladan kepada masyarakat, bisa menegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Bisa menanamkan pendidikan karakter agar mereka semua menghargai jasa para pahlawan yang berjuang di negara kita. Semua elemen bangsa Indonesia harus memiliki kemauan dan tekad tindakan nyata diataranya adalah radikalisme. Semua tindakan harus didasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945”, jelasnya.
Disamping itu, DR. KH Wawan Arwani MA (Pimpinan Ponpes Buntet), mengatakan dengan keanekaragaman yang ada Indonesia merupakan negara yang cukup kuat dari ancaman radikalisme. Namun adanya aksi bom bunuh diri baru baru ini yang terjadi di Kota Medan Sumatera Utara dan adanya kekerasan di mana mana, negara harus waspada adanya ancaman paham radikalisme.
Menurutnya, peran agama Islam dan tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia dalam berjuang sungguh luar biasa, berbeda dengan ulama yang ada di Timur Tengah. Para ulama Indonesia adalah pejuang nasionalis sejarah Indonesia dan jangan meragukan nasionalismenya. Ada dua hal pokok tugas dari pesantren pada waktu itu yaitu untuk pencerahan kepada warga sekitar pesantren dan sebagai benteng pertahanan dalam melawan penjajahan Belanda.
Melihat sejarah masuknya Islam di nusantara, lanjutnya, dilakukan secara damai karena dengan menggunakan jalur perdagangan, berbeda dengan penyebaran Islam yang dilakukan di Timur Tengah dengan cara penaklukan wilayah. Pengembangan Islam di Indonesia dilakukan oleh pesantren disesuaikan dengan keadaan orang Indonesia atau dengan kearifan lokal misal dengan masalah memakai pakaian tidak harus sama dengan budaya Timur Tengah namun yang penting sesuai dengan ajaran Islam. Masalah celana cingkrang, dan cadar tidak usah dipermasalahkan kalau sesuai dengan ajaran Islam.
Disamping itu, Pesantren di Indonesia tidak dilahirkan untuk menciptakan paham radikalisme. Karakter pesantren Indonesia adalah toleran dan damai. Adanya pesantren bisa menggiatkan ekonomi di masyarakat. Pada masa perjuangan pesantren juga menjadi garda terdepan kemerdekaan NKRI. Karakter keberagamaan pesantren yang toleran menjadi karakter Islam Indoneisa. Saat ini Indonesia menjadi mashab baru Indonesia yang rahmatan lilalamin dengan keanekaramgaman yang ada adalah Islam Indonesia. Islam Indonesia menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, mempraktekan Islam yang damai. Melihat dari sejarah dulu Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai..
“NU sangat berperan terhadap proses kenegaraan. Sejarah membuktikan sesungguhnya para ulama di pesantren memperjuangkan negara bukan masalah kepemimpinan. NU tidak kebagian menteri biasa tidak menjadi masalah, karena negara diatas segalanya bukan masalah kekuasaan. NKRI diyakini para ulama sebuah anugrah dari Allah SWT dan tidak bisa diutak utik. Siapapun yang mengganggu negara maka mengganggu paham ke Islaman di Indonesia.Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga semuanya”, ungkapnya menerangkan.
Menurut Drs. H. Imron Rosyadi MA (Bupati Kab. Cirebon) dalam kesempatannya mengatakan sejarah radikalisme dan perbangsaan saling terkait terhadap beberapa faktor. Faktor yang paling utama terkenanya paham radikal pada negara adalah masalah kemiskinan dan kebodohan karena renahnya SDM nya. Paham radikalisme sudah ada sejak dulu, misalnya pada zaman Orde Baru. Namun karena zaman Orba ketat maka paham radikal sulit berkembang, berbeda dengan zaman reformasi yang cenderung longgar.
Dikatakannya, adanya paham Radikal diperkirakan ada negara-negara dari pihak ketiga atau negara berkepentingan dibelakangnya misalnya kasus Papua. Korban dari paham Radikal biasanya akan kena pada orang yang kecewa dengan keadaan. Zaman nabi dan para sahabat nabi dulu paham radikal sudah ada. Zaman Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Terjadi perang dalam politik kepentingan, dengan radikalisme agama di jadikan jargon politik.
“Paham HTI tidak ada yang sukses, HTI di larang diluar namun di negara Indonesia tumbuh subur. Islam Indonesia mengikuti kearifan lokal yang sifatnya Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa orang NU toleran karena terbiasa diajarkan adanya perbedaan misalnya dari mazhab yang ada. Kepada aparat keamanan harus bisa menjaga berkembangnya paham radikalisme”, tuturnya.
“Ada ASN di Cirebon yang mengibarkan bendera HTI didepan rumahnya karena pemahaman agamanya kurang. Intinya ada yang salah dalam pemahaman ajaran agama. Paham radikal karena adanya doktrin untuk menjadi radikal dan tidak memahami ajaran agama sebenarnya. Indonesia bukan negara agama namun negara beragama. Peran semua pihak diperlukan untuk menjaga berkembangnya paham radikalisme untuk Indonesia maju”, sambungnya menandaskan. (AD)
