100 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi oleh KPK, Biaya Politik Mahal Jadi Sebab

Bengkulutoday.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama berdiri telah berhasil menjerat 100 kepala daerah se Indonesia dalam kasus korupsi.

Menurut KPK, biaya politik pilkada membuat para kepala daerah tersebut terjerat kasus korupsi.

Pendanaan selama proses pilkada membuat para calon kepala daerah mencari sponsor bahkan meminjam uang untuk menang. Akibatnya, selama menjabat para kepala daerah harus mengembalikan modal selama proses pemenangan. 

"Untuk menjadi kepala daerah harus mengeluarkan uang Rp 20-50 miliar di beberapa daerah, di Pulau Jawa, ongkos pilkada lebih mahal lagi. Sedangkan penghasilan kepala daerah selama 5 tahun hanya tidak sampai Rp 6 miliar," kata Alexander Marwata di kantor KPK Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Kasus yang menjerat kepala daerah terakhir ini adalah Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Bupati Cirebon itu masuk dalam daftar ke 100 kepala daerah yang dijaring KPK. 

Berikut daftar kepala daerah se Indonesia yang terjerat kasus korupsi oleh KPK :

[diolah dari berbagai sumber]